Demo Pemecatan 5.975 Ketua RT/RW Makassar Ricuh, Massa Paksa Masuk Balai Kota

Dengarkan Versi Suara
Foto: Aksi demo penolakan Pj ketua RT/RW di depan Balai Kota Makassar.(INIKATASULTRA.CO/ANNISAH)

 

MAKASSAR – Massa dari Aliansi Masyarakat Makassar Peduli RT/RW melakukan unjuk rasa menolak pemecatan 5.975 ketua RT/RW oleh Wali Kota Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Demo sempat ricuh karena massa aksi memaksa masuk ke dalam Balai Kota Makassar.

Kericuhan terus berlanjut saat sejumlah RT/RW diterima perwakilan di dalam Kantor Balai Kota Makassar. Massa aksi sempat mengamuk di ruangan Kesbangpol, beruntung Satpol PP berhasil menenangkan.

“Sangat tidak setuju (adanya penunjukkan) Pj (ketua RT/RW). Artinya saya tak perlu lagi bilang cacat semua kalangan mengetahui bahwa perwali ini cacat, Pj ini cacat,” tegas Abdul Rahim eks ketua RT 06, Kelurahan Kaluku Bodo, Kecamatan Tallo, Makassar, Senin (21/3).

Rahim mendesak agar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto segera melakukan mencabut SK pengangkatan Pj ketua RT/RW buntut dari pemecatan 5.975 RT/RW. Peraturan wali kota (perwali) baru yang jadi dasar kebijakan itu, dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 41 Tahun 2022.

“Iya, harapan saya kembalikan semua itu. Semua cabut itu SK, baru dilaksanakan pemilihan. Dicabut dulu (SK penunjukkan SK Pj RT/RW), kembalikan semua,” jelasnya.

Usai aspirasi mereka sampaikan, sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli RT/RW pun bubar meninggalkan kantor Balai Kota Makassar. Namun mereka mengancam akan kembali melakukan aksi serupa jika aspirasi tak ditindaklanjuti.

“Inikan sudah ditandatangani pak wali tentang Pj (ketua RT/RW). Kami mohon kesabaran teman-teman, yang tidak terpilih Pj masih ada kesempatan untuk dilakukan pemilihan,” ucap Kepala BPM Kota Makassar, Harun Rani.

Sebelumnya Wali Kota Makassar Danny Pomanto memberhentikan 5.975 ketua RT/RW di Kota Makassar. Danny kemudian menunjuk Pj ketua RT/RW untuk mengisi kekosongan posisi.

Kebijakan ini menyusul terbitnya Perwali Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW. Aturan baru yang diteken Danny Pomanto pada 1 Maret 2022.

“Sambil menunggu pemilu raya RT/RW yang insyaallah akan kita selenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya kami menunjuk Pj untuk sementara waktu,” tutur Danny, Minggu (14/3).(RS)

Sumber: Rakyat Sultra

TERKINI